Kota Kediri, 7 Oktober 2026 - Balai POM di Kediri sukses menyelenggarakan kegiatan Desk Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Tahun Anggaran 2026 sekaligus Desk Usulan Rencana Pelaksanaan Dana (RPD) BOK POM TA 2027. Agenda strategis ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2026 di kantor Balai POM di Kediri. Kegiatan tersebut mengundang seluruh perwakilan Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah kerja Balai POM di Kediri untuk menyinergikan langkah-langkah pengawasan di lapangan.
Mengingat pentingnya koordinasi yang komprehensif antara pemerintah daerah dan pusat, rangkaian kegiatan ini dilangsungkan dengan metode hibrida. Selain dihadiri secara tatap muka oleh jajaran Dinas Kesehatan di wilayah Kediri dan sekitarnya, forum ini juga terhubung secara daring bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI. Sinergi lintas instansi ini dirancang untuk memastikan bahwa arah kebijakan pendanaan dan program pengawasan di daerah benar-benar sejalan dengan target perlindungan kesehatan nasional.
Fokus utama dalam evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM TA 2026 adalah untuk meninjau efektivitas program dan serapan anggaran yang telah berjalan sepanjang tahun ini. Forum ini memberikan ruang bagi masing-masing Dinas Kesehatan untuk memaparkan pencapaian kinerja, mengidentifikasi tantangan teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mencari solusi strategis secara bersama-sama. Evaluasi ini merupakan wujud nyata akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana bantuan operasional guna melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
Sebagai langkah proyeksi perencanaan ke depan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan Desk Usulan RPD BOK POM TA 2027 yang diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) milik Bappenas. Penggunaan sistem dari Bappenas ini menjamin bahwa seluruh usulan perencanaan anggaran di tahun mendatang tersusun secara transparan, terukur, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan nasional. Melalui pertemuan ini, kolaborasi pengawasan obat dan makanan diharapkan semakin solid, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat di daerah.
